DESA PANGKALAN TIGA

Tingkatkan Transparansi, Aparatur Desa Pangkalan Tiga Tegaskan Komitmen Bebas KKN Lewat Surat Pernyataan.

PANGKALAN TIGA – Pemerintah Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat secara resmi menerbitkan Surat Pernyataan Bersama terkait komitmen penuh seluruh aparatur desa untuk bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.Penerbitan surat pernyataan ini didasari oleh semangat keterbukaan informasi publik dan tanggung jawab moral aparatur desa selaku pelayan masyarakat. Dalam dokumen tersebut, seluruh jajaran pamong desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, hingga para Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), menyatakan sikap tegas untuk menolak segala bentuk penyelewengan wewenang.Kepala Desa Pangkalan Tiga menyampaikan bahwa integritas adalah modal utama dalam mengelola pembangunan desa, terutama dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). "Kami ingin memastikan kepada seluruh warga Pangkalan Tiga bahwa setiap rupiah anggaran desa dikelola secara profesional dan murni ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa ada intervensi kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik gratifikasi," ujarnya.Ada empat poin krusial yang ditegaskan dalam surat pernyataan tersebut:Penolakan Korupsi: Komitmen menjaga keuangan desa dari segala tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.Pencegahan Kolusi: Menjamin proses pengadaan barang/jasa dan kemitraan desa berjalan secara terbuka sesuai aturan tanpa pemufakatan rahasia.Penghapusan Nepotisme: Memastikan pelayanan publik dan pengisian jabatan di lingkungan desa didasarkan pada objektivitas dan kompetensi, bukan hubungan kekerabatan.Sanksi Tegas: Kesediaan seluruh aparatur untuk diproses secara hukum jika di kemudian hari ditemukan bukti adanya pelanggaran.Melalui langkah preventif ini, Pemerintah Desa Pangkalan Tiga berharap dapat terus mempertahankan kepercayaan masyarakat serta menjadi role model tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dokumen pernyataan ini juga dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan secara aktif dan partisipatif. (adm).